Pilpres 2019: Apakah Anda Akan Memilih Presiden Yang Didukung Partai Terkorup?

Illustration, credit to DetikNews

Banyak survei pilpres bersifat “partisan” mengarahkan pertanyaan yang memihak ke calon tertentu, pertanyaan itu misalnya:

1.Apakah menurut anda Ratna Sarumpaet berbohong?

-Kalau ya, apakah anda yang memilih calon presiden yang didukung oleh “pembohong?”

2. Apakah anda akan memilih calon presiden yang melanggar HAM? (padahal tidak ada pengadilan dan pernah terbukti di pengadilan bahwa salah seorang calon presiden saat ini pernah melanggar HAM).

Aneh, tak ada sebuah survei Pilpres 2019 yang mengarahkan pertanyaan yang sesuai dengan butir butir UUD 45. 

Kesejahteraan adalah amanat UUD 45, pasal 33 aya 3:” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 

Sebenarnya, banyak sekali pertanyaan pertanyaan fair dan objektif yang bisa diajukan oleh Lembaga survei, dimana pertanyaan itu mencerminkan kondisi kekinian yang langsung berhubungan dengan “welfare” (kesejahteraan) pemilih, misalnya:

1. Apakah anda lebih sejahtera hari ini dibandingkan dengan 4 tahun lalu?

-Jika tidak, akankah anda memilih presiden yang tidak mensejahterakan anda?

2. Apakah penghasilan anda dan daya beli anda bertambah dibandingkan dengan 4 tahun lalu?

-Seandainya tidak, apakah anda akan memilih presiden yang tidak mempengaruhi pendapatan dan daya beli anda?

Di negara negara maju, isu sentral kampanye adalah soal kesejahteraan dan ekonomi, sehingga ada ungkapan : “It's the economy, stupid !” Setiap kandidat presiden, baik di tingkat primary maupun final (calon masing masing partai) akan memaparkan program program ekonomi ke depan.

Disamping itu, masalah masalah: harga BBM, daya beli, inflasi, harga saham, kesehatan, Pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan akan mendapat perhatian khusus. Debat debat publik dari para pakar pendudukung masing masing presiden dan yang netral berlangsung sangat seru di berbagai media dan forum.

Tak ketinggalam adalah isu korupsi. Rasa rasanya tak ada rakyat yang suka dengan praktik korupsi. Menurut Detik (Minggu 01 Oktober 2017) Parpol dengan Kader Terbanyak Diciduk KPK adalah Golkar dan PDIP. 

Kepala daerah yang paling banyak ditangkap KPK adalah dari partai PDIP (RMOL, 3 Desember, 2018).

Harusnya Lembaga survei pilpres 2019, membuat pertanyaan:

Apakah anda akan memilih presiden yang didukung oleh partai TERKORUP?

# Kalau di negara maju, berpendapat (apakah beda, netral atau mendukung)  adalah bagian dari partisipasi politik sebagai warga negara yang BAIK, dan dijamin serta DILINDUNGI oleh UU.

-Di negara kelahiran dan tumpah darah beta, eh, malah saya dibully dan dilaporkan ke Admin FB. Jangan jangan nanti dilaporkan pula ke Polisi.

Pilpres 2019: Sandi Berhasil “Memancing” Jokowi

Ilustrasi, Sandi di acara Imlek.

Kritikan Sandi (Calon Wapres Prabowo) tentang harga barang dan sulit cari kerja (Merdeka, 20 Oktober, 2018), awalnya ditanggapi oleh “dayang dayang” dan “hulu balang” dari pihak lawan dengan sepoi sepoi.  

Seperti duet, Titiek Suharto “melantunkan” kalimat: Rp50 ribu dapat apa?.” (Detikcom, 17 Nopember, 2018). Nah keributanpun terjadi. Kali ini, tak hanya dayang dayang dan hulu balang berkipas kepanasan, tapi pendukung pro-Jokowi, netizen dan bahkan wartawan Detik ikut ikutan menanggapi. 

Sandi terus bergerilya dari satu pasar ke pasar lainnya, dari satu propinsi ke propinsi, dan dari satu kapubaten ke kabupaten lainnya. Pesan yang disampaikan konsisten: harga barang, sulit mencari kerja, subsidi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak (terutama sektor pertanian) dan pengembangan bisnis untuk pemuda serta pemula (usaha atau industri kecil).

Strategi bergerilya dengan pesan pesan politik yang konsisten memang sudah dijanjikan oleh Jenderal Djoko Santoso, ketua timses Prabowo-Sandi. Sebagai salah seorang putra terbaik Jawa Tengah, fokus beliau adalah mengobrak abrik “sarang” Jokowi di tanah kelahirannya, Jawa Tengah, yang juga adalah lumbung suara kemenangan Jokowi saat pilpres 2014.

Terbukti, Jokowi berhasil dipancing keluar dari semedi-nya, dan menyanggah pernyataan baik Sandiaga maupun Titiek (silahkan simak di hampir semua media nasional dan daerah: cetak, visual, audio dan digital).

Keberhasilan memancing Jokowi juga diiringi dengan hasil poling yang membaik untuk Prabowo-Sandi. Dari pertengahan Oktober sampai pertengan Nopember 2018, hasil poling untuk Capres-cawapres no.2 seperti jatuh berkeping keping, berada di angka dibawah 30%. Sementara Jokowi-Amin naik ke angka “magic number” di atas 50% dan bahkan ada hasil poling  yang mendekati angka 70%.

Lembaga survei Median (detiknews, 27 Nopember, 2018), merilis hasil poling yang mereka lakukan sbb:   

Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 47,7 persen

Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno: 35,5 persen

*Undecided votters: 16,8 persen.

Seperti menanggapi hasil survei di atas, ketua timses Jokowi-Amin, Erick Thohir (DetikNews, 27 Nopember, 2018) mengatakan: “Survei Naik-Turun Biasa, Seperti Harga Sembako.” Artinya apa? Erick secara tak langsung mengakui: 1.Memang terjadi kenaikan poling Prabowo-Sandi; dan 2.Harga barang juga naik. 

Balik ke hasil poling, ada suara undecided (belum membuat keputusan untuk memilih siapa) sebesar 16,8%. Seandainya Prabowo-Sandi bisa meraup 13% dari 16,8% ini, maka mereka akan mencapai garis finish sebagai “pemenang!”

Pesan yang ingin disampaikan kepada pendukung capres-cawapres no.1 dan 2 adalah bahwa kecerdasan kecerdasan dalam menyampaikan pesan politik sangat mempengaruhi suara. Mari kita tinggalkan politik caci maki, fitnah dan saling membenci.

Baca Juga:

Pilpres 2019: Tim Dynamite Denmark

Pilpres 2019: Aksi Jual Dolar Amerika Serikat

Pilpres 2019: Harga Naik, Kenapa Tak Rusuh?

Pilpres 2019: Harga Naik, Kenapa Tak Rusuh?

Harga beras

Tanya: Ada beberapa status di medsos (termasuk FB, blogger dan twitter) yang mempertanyakan, kenapa tidak ada demo mahasiswa, dan bahkan protes dari masyarakat, sementara dolar naik, barang barang pun menjulang tinggi. 

Jawab: Pisahkan antara harga barang dan nilai dolar terhadap rupiah.

Tanya: Kenapa begitu?

Jawab: Nilai dolar naik, tidak mesti semua barang ikut naik. 

Tanya: lah, nyatanya naik semua kok.

Jawab: Barang barang impor dan barang barang yang bahan bakunya impor sudah “pasti” naik tajam, linear dengan kenaikan dolar.

Mungkin anda menyamakan kenaikan dolar tahun 1998 yang merupakan salah satu penyebab kerusuhan massal. Secara nominal memang benar  rupiah tahun 2018 ini nilainya rendah di kisaran Rp15 ribu sampai Rp16 ribu, hampir sama dengan nilai tahun 1998. Perbedaannya terletak pada “persentase” depresiasi. 

Sebenarnya, tahun 2008, juga terjadi depresiasi rupiah. Mari kita bandingkan “penurunan” nilai rupiah berdasarkan persentase di tahun 1998 (jaman Suharto), tahun 2008 (jaman SBY) dan tahun 2018 (jaman Jokowi):

-Jaman presiden Suharto: Depresiasi rupiah sekitar 840%, yaitu dari dari Rp2000 menjadi Rp16.800 (Merdeka, Agustus 2015).

-Jaman presiden SBY: Depresiasi rupiah sebesar 39% (Kompas, Maret 2015).

-Jaman presiden Jokowi: Depresiasi rupiah sampai September 2018 sebesar 9,81% (Tribunenews, September 2018).

Nilai inflasi dapat dipakai sebagai salah satu cermin untuk melihat kenaikan harga barang (impor + produksi dalam negeri). Silahkan lihat perbedaan pada tiga presiden:

# Inflasi jaman Suharto sebesar 77,6% (Kompas, Agustus 2013)

#Inflasi jaman SBY sebesar 12,5% (Detik, Juni 2008)

#Inflasi jaman Jokowi sebesar 2,9% (BI, September 2018).

Dari data data di atas, diharapkan anda bisa “memahami” kenapa terjadi kerusuhan massal tahun 1998. Tapi, anehnya kenapa tidak terjadi di jaman SBY dan Jokowi?

Di jaman SBY, rupiah menurun tajam sebesar 39%. Angka ini hampir sama dengan penurunan nilai Lira (Turki) dan Peso (Argentina). Sama sama terjadi krisis ekonomi di jaman SBY (tahun 2008), dan saat ini (tahun 2018) di Turki dan Argentina.

Bagaimana dengan jaman Jokowi (tahun 2018)? Penurunan rupiah cuma sebesar 9,8% (Tribun), tapi menurut AsiaTimes (2018), penurunan rupiah pada kisaran 12,8%. Anggap saja menurun 12,8%. 

Sementara nilai inflasi sebesar 2,9% di pemerintahan Jokowi. Jauh di bawah era Suharto (77,6%) dan SBY (12,5%). Artinya, di era Jokowi kenaikan rata rata harga barang hampir tak ada artinya. Bahkan harga barang berbahan baku lokal kenaikannya hampir nol atau harga tetap, tidak naik.

Sekali lagi: Apakah ada kerusuhan massal di masa SBY? 

Silahkan jawab sendiri pertanyaan ini: kenapa tidak ada kerusuhan massal di jaman Jokowi sampai saat ini? 

# Kesimpulan: depresiasi rupiah, inflasi dan kenaikan harga barang di era Jokowi angkanya sangat kecil dibandingkan masa Suharto dan SBY. 

-Inilah alasan kenapa tidak terjadi "gejolak" massal secara besar besaran.

# Kita tunggu periode Desember 2018 - Februari 2019, apakah akan terjadi krisis ekonomi seperti di Argentina dan Turki. 

-Kalau rupiah masih di bawah Rp18 ribu, berarti kita selamat dari krisis seperti era SBY, Turki dan Argentina.  

Pilpres 2019: Tim Dynamite Denmark

Kwik Kian Gie dan Sandi akan fokus ke ekonomi, credit foto: Politik Today

Pada tulisan terdahulu, ibarat tim sepakbola, saya menempatkan Prabowo-Sandi sekelas Senegal dan Maroko (silahkan baca artikel saya: “95% Suara Kemenangan Jokowi Berasal Dari Jateng dan Jatim”). 

Tapi, kali ini saya menyebut pasangan Prabowo-Sandi ibarat tim “Dynamite Denmark” yang membuat kejutan memenangkan Piala Eropa tahun 1992. Tim underdog, tanpa bintang dan tanpa pemain bayaran mahal. 

Tanya: Apa dasarnya?

Jawab: Hasil polling 

Tanya: Ah…masa sih? Siapa yang melakukan Polling? Jangan jangan Jonru pula!

Indomatrik telah terbukti mengestimasi kemenangan Anis-Sandi pada Pilkada Jakarta, dan kemenangan Herman Deru-Mawardi Yahya pada Pilkada Sumsel. Seandainya ada yang MERAGUKAN hasil survei Indomatrik, ya, silahkan saja tunggu BUKTI sampai hitungan suara terakhir.

Sekarang, Indomatrik melakukan poling Pilpres 2019 dengan hasil peningkatan suara Prabowo-Sandi. Masih Jokowi-Ma’ruf yang menang. Hasil survei:

Jokowi-Ma’ruf: 49,32%

Prabowo-Sandi: 44,90%

Margin of Error: 2,4%

Dengan margin of error sebesar 2,4%, dapat diestimasikan dan diasumsikan bahwa:

1)      Suara perolehan “minimal” Jokowi-Ma’ruf bisa sebesar: 49,32% - 2,4% = 46,92%

2)      Suara perolehan “maksimal” Prabowo-Sandi bisa sebesar: 44,90% + 2,4% = 47,3.

Artinya apa? Kalau diadakan pilpres hari ini, dimana diasumsikan Prabowo-Sandi mendapat suara “maksimal” sebesar 47,3%, sedangkan Jokowi-Ma’ruf mendapatkan suara “minimal” sebesar 46,92%, maka PEMENANG-nya adalah Prabowo-Sandi.

Sebenarnya, terlalu dini untuk mengestimasi apalagi meyimpulkan siapa PEMENANG Pilpres 2019. Tapi perlu dicatat bahwa ada PENINGKATAN signifikan suara Prabowo-Sandi dari 14% menjadi 29% dan sekarang meningkat ke angka 44,9%..

Sementara suara Jokowi-Ma’ruf mengalami penurunan, dari 55% menurun ke angka 53%, dan terus menurun menjadi 49,32%. Keluar dari angka “magic number”

Masih ada waktu 7 bulan ke hari “H.” Banyak hal bisa terjadi sepanjang 7 bulan ini. Kita amati saja dengan cermat!

# Sumber data: Hasil polling yang dilakukan oleh LSI Denny JA, Litbang Kompas dan Indomatrik.

Pilpres 2019: Adu Cerdas Dua Alumni Amerika Serikat

Erick, Sandiaga dan teman teman kuliah di Amerika Serikat 

(credit to Solo Tribunenews)

Tanya: Maunya kalau punya menantu yang bagaimana?

Emak-1 (tegas): Yang baik dong….

Tanya: Kalau yang “handsome?”

Emaik-1: boleh saja…..

Tanya: Kalau kaya?

Emak-1 (malu malu): eee…??!!...eee

Emak-2 (tak ada badai, tak ada petir): kalau saya mah…. Maunya yang handsome….. kalau kaya dan cerdas nggak apa apa deh….. biarain aja…. Emangnya kenapa?

Di pentas nasional, saat ini dua orang “cerdas” saling adu strategi untuk memenangkan kontes pilpres 2019. Bukan hanya alumni universitas di Amerika Serikat, tapi juga handsome dan kaya raya. Menurut majalah Forbes, harta mereka puluhan triliun rupiah dalam usia muda.  

Untuk yang belum mengenal Erick Thohir, beliau adalah ketua timses Jokowi – Ma’ruf. Pemilik saham beberapa club olahraga di Amerika, bahkan presiden club Inter Milan, Italia. Salah satu tim sepakbola papan atas Italia dan disegani di Eropa.

Sebelum menerima jabatan ketua timses, beliau adalah ketua penyelenggara Asian Games. Ada teman yang complain: “kenapa hadiah peraih medali emas untuk Indonesia lebih tinggi dari negara tetangga? Itukan uang hutang!”

Hanya sekedar info, untuk pertama kali Asian Games diselenggaran dengan dana yang berasal dari sebagian uang PRIBADI. Erick Thohir merogoh sakunya sebesar Rp1,2 triliun (termasuk uang sponsor dari kelompok usahanya) untuk biaya penyelenggaraan. Ya, termasuk uang hadiah milyaran rupiah peraih medali emas.

Tanya: Apa hubungannya dengan Cerdas dan pilpres 2019?

Jawab: akan saya beri gambaran

Sandiaga Uno sudah diketahui bersama siapa dan apa dia, tak perlu saya tuliskan intro. Seperti “striker” sepakbola, dia sudah menyerbu gawang lawan. Sekali sekali berada di lapangan dengan tendangan tendangan pendek.

Hari ini dia memberi tips petani strawberry di Lombok tentang bagaimana mengembangkan usaha. Esok dia memberi kuliah umum di Pekanbaru, Riau. Pagi pagi bersama masyarakat, jogging mengitari Istora Senayan. Seperti tanpa Lelah. Hampir 24 jam bergerak!!

Di sini diperlukan “kecerdasan.” Kita tunggu, bagaimana strategi Erick Thohir mematahkan serangan serangan Sandiaga Uno. Lebih lanjut, seperti sepakbola, apakah Erick Thohir akan menerapkan strategi total football, dimana bola bola bergulir dari daerah pertahana menerobos lapangan tengah, kemudian tendangan tendatangan keras ke gawang lawan.

Karena presiden Inter Milan, ada kemungkinan “Catenaccio” akan diterapkan oleh Erick. Fokus pada system pertahanan berantai, sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik yang mematikan. Catenaccio telah mengantarkan tim Azzurri Italia memenangkan 4 kali piala dunia.

Mari kita simak dan ikuti kontes pilpres 2019 dengan cerdas !!

 

Pilpres 2019: Aksi Jual Dolar Amerika Serikat

Sandiaga jual 35% Dolar yang dimiliki

Berdasarkan konsep ekonomi, penjualan dolar berarti membeli rupiah di pasar, sehingga “supply” rupiah berkurang, diharapkan rupiah menguat, sementara dolar melemah. Kurs dolar tertekan, tidak liar di atas Rp15 ribu.

Sejak Januari 2018, BI menjual dolar sebanyak US$14 miliar, kalau dirupiahkan sekitar Rp200 Triliun. Sama dengan 50 tahun (setengah abad) APBD rata rata propinsi di Sumatra. Atau sama dengan subsidi BBM untuk tiga tahun. Luar biasa banyaknya!

Sandiaga Uno adalah pengusaha yang menjual dolar sebanyak 35% dari kekayaannya. Kekayaan Sandi adalah Rp5,1 triliun (silahkan baca di: elkhpn.go.id), berarti Sandi menjual dolar setara dengan sekitar Rp1,8 triliun.

Apakah berarti? Jawabannya tergantung dengan siapa yang anda bandingkan. Kalau dibandingkan dengan BI, sudah barang tentu tidak berarti. Tapi, jika dibandingkan dengan para POLITISI yang NYINYIR, Sandiaga lebih baik.

Untuk DPR saja anggaran studi banding ke LN adalah Rp344 Milyar. Itu di tingkat pusat, di tingkat daerah ternyata juga ada “kunjungan kerja” ke LN. Ada 514 kabupaten dan kota di Indonesia, kalikan saja berapa triliun habis untuk yang nama kerennya “kunjungan kerja” ke LN.

Siapa saja yang keluar negeri untuk yang namanya: studi banding, kunjungan kerja, shopping, jalan jalan, lihat lihat berarti anda membutuhkan dolar, anda mejual rupiah. Akibat dari perbuatan anda: ya dolar menjadi mahal, rupiah tertekan murah.   

Himbauan Sandiaga patut didengar, terlepas apakah anda suka atau benci atau apapun orientasi politik anda (pro Jokowi atau pro Prabowo). Terutama pengusaha yang masuk 50 orang kaya Indonesia edisi Forbes 2017 agar segera melepas dolarnya beberapa persen ke pasar. Ikut “BERJUANG” demi negara. 

Ini 7 terkaya Indonesia dengan jumlah hartanya:

1.R Budi dan Michael Hartono (US$ 32,3 milyar = Rp 485 triliun)

2.Eka Cipta Wijaya (US$ 9,1 milyar = Rp 137 triliun)

3.Susilo Wonojoyo (US$8,8 milyar)

4.Antoni Salim (US$6,9 milyar)

5.Sri Prakash Lohia (US$6,4 milyar)

6.Boenjamin Setiawan (US$3,65 milyar)

7.Chairul Tanjung (US$3,6 milyar)

# TERIMA KASIH kepada TKI/TKW yang kepanasan (sampai 50 derjat Celsius) dan kedinginan (minus 40 derjat Celsius), tapi tak pernah letih mengirimkan dolarnya ke tanah air. 

-Dolar anda telah menjadi pemasukan utama negara dan menjadi sumber cadangan devisa tanah air kita. Ya, tanah tumpah darah kita.  

Pilpres 2019: Berapa Nilai Dolar Amerika Semestinya?

Rupiah dan dolar Amerika

The Strait Times baru baru ini menyebutkan, diantara isu kampanye presiden Indonesia yang hangat diangkat adalah “kurs rupiah” yang anjlok.

Tanya-01: Apakah kurs rupiah tak boleh anjlok?

Tanya-02: Kalau anjlok, apa penyebabnya? Dan apa gunanya?

Tanya-03: Kalau anjlok itu berguna, kenapa tak dibuat semurah murahnya saja?

Tanya-04: Berapa nilai rupiah terhadap dolar yang pantas? 

Empat pertanyaan di atas sebenarnya ada jawabannya di buku saya yang berjudul: PRAHARA RUPIAH. Buku juga membahas tentang kebijaksanaan moneter di beberapa negara di dunia sebagai pembanding. 

Untuk anda yang bukan sarjana ekonomi atau tak pernah belajar ekonomi sama sekali, saya akan berikan ilustrasi sebagai berikut: 

Ketika musim kemarau, panen cabe gagal, maka apa yang terjadi? Harga cabe naik luar biasa. Kenapa?, ya, karena “supply” cabe berkurang yang disebabkan oleh gagal panen. 

Sebaliknya, kalau panen sukses, maka “supply” melimpah, akibatnya apa? Harga cabe menurun. Untuk menerangkan harga cabe, kita cukup memakai konsep “Supply”  dan “Demand.” Dalam konteks harga cabe ini, tentu saja “demand” kita anggap tetap. 

Konsep “supply” dan “demand” ini juga bisa diterapkan ke kurs rupiah terhadap dolar. Ketika “supply” melimpah, maka harga rupiah anjlok. Nilai dolar naik luar biasa. 

Tanya: masa sih “supply” rupiah melimpah, karena panen sukses?

Jawab: ya, nggaklah. 

Supply rupiah melimpah, karena ada beberapa sebab:

1.Karena pemerintah mencetak rupiah dalam jumlah banyak

-Rupiah melimpah di pasar, Dolar otomatis naik, rupiah turun

2.Impor lebih banyak, sehingga kita perlu dolar banyak, kita beli dolar pakai rupiah:

-Rupiah melimpah di pasar, sehingga nilainya turun. 

3.Membayar hutang, lagi lagi kita beli dolar untuk bayar hutang:

-Rupiah melimpah di pasar, maka nilai rupiah turun, dolar naik 

Terus, apakah berguna kalau rupiah anjlok? Berguna untuk eksportir. Dengan nilai rupiah rendah, maka harga barang produk kita di pasar dunia akan laku, karena murah.  

Sebaliknya, untuk barang barang impor, harganya menjadi melambung tinggi, mencekik konsumen. 

Bagaimana sebaiknya? Ya, rupiah tidak terlalu “murah,” tetapi juga tidak terlalu “ mahal.”  

Di jaman pak Harto dulu, nilai rupiah bisa diurunkan dengan cara “devaluasi.” Kemudian dibuat kebijaksanaan, rupiah hanya boleh turun karena mekanisme pasar, bukan dipaksakan pemerintah. 

Bagaimana dengan Jokowi dan SBY? Mari kita bandingkan berapa penurunan rupiah setiap tahunnya? 

Era SBY:

Tahun 2004: 1 dolar AS = Rp9.290

Tahun 2014: 1 dolar AS =Rp12.440

Dalam 10 tahun nilai rupiah turun : Rp3.150

Rata rata turun pertahun: Rp315

Rata rata turun pertahun dalam persen: 3,39%

Era Jokowi:

Tahun 2014: 1 dolar AS = Rp12.440

Tahun 2018: 1 dolar AS = Rp14.800

Dalam 4 tahun nilai rupiah turun: Rp2.360

Rata rata turun pertahun: Rp590

Rata rata turun pertahun dalam persen: 4,74%

Nilai “estimasi” rupiah kalau era Jokowi berakhir tahun 2024 (dua periode) adalah sebesar Rp18,340. Ini nilai estimasi minimal, bisa saja lebih anjlok karena krisis ekonomi dunia dan bahkan krisis di Indonesia.

Apakah nilai ini pantas? Silahkan jawab sendiri!!

Pilpres 2019: Aktifitas Medsos Jokower Meredup, Karena Ahoker?

Pentingnya media social 

Sekitar 3 bulan lalu, seorang rekan memberi info: “aktifitas medsos untuk mendukung Jokowi sudah menurun.” Saya tak begitu menanggapi, karena biasa biasa saja kalau belum tau siapa yang akan maju “melawan” Jokowi. 

Tak berapa lama, setelah pendaftaran capres-cawapres, hampir semua polling di FB maupun Twitter, bahkan di Radio dan media nasional dimenangkan oleh Prabowo-Sandiaga. Sayapun biasa biasa saja, karena toh polling diselenggarakan dengan metode “voluntarily.” Tak ngaruh. 

Mulai menarik perhatian, ketika membaca artikel yang ada di beberapa media nasional. Di bawah tiap artikel ada kolom komentar dari pembaca. Secara random, dibaca 12 komentar. Cukup mengagetkan:

6 komentar dari pendukung Prabowo-Sandi

4 komentar dari pendukung Jokowi-Ma’ruf.

2 komentar netral : memberikan ceramah dengan topik ngalur ngidul.

Berbeda jauh, 180 derjat dibanding Pilpres 2014. Hampir semua komentar didominasi oleh Jokower. Hingga ada yang “sarkasme,” seandainya ada 10 komentar di medsos dan media digital, 11 adalah Jokower. 

Teman saya menghubungkan penurunan aktifitas medsos dan media digital pendukung Jokowi ini dengan Ahoker. Teman saya tersebut mensinyalir:”Ahoker tak puas. Tak puas pertama, kok tak ada upaya Jokowi agar Ahok tak masuk penjara? Tak puas kedua, kenapa Ma’ruf yang jadi cawapres, bukankah beliau yang memperberat hukuman Ahok?”  

Kemudian, teman saya tersebut memberi info, kalau Ahoker itu kalangan menengah atas, maknanya mereka mengakses informasi 24 jam. Bisa men-twit dan FB-an atau komen di media digital kapan mau. Teman saya menutup diskusi:”kekecawaan Ahoker, berarti penurunan dukungan, termasuk aktifitas medsos dan digital”

Memang jelas terlihat penurunan aktifitas medsos kelompok Jokower, tapi apakah ini berhubungan langsung dengan dukungan ahoker? Kita tunggu saja sampai beberapa bulan mendatang. 

Bagi saya pribadi, untuk membangun demokrasi diperlukan informasi seimbang dari kedua pihak. Baik dari pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi. Biarkan pemilih yang memberikan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Merdeka!