Pilpres 2019: Apakah Anda Akan Memilih Presiden Yang Didukung Partai Terkorup?

Illustration, credit to DetikNews

Banyak survei pilpres bersifat “partisan” mengarahkan pertanyaan yang memihak ke calon tertentu, pertanyaan itu misalnya:

1.Apakah menurut anda Ratna Sarumpaet berbohong?

-Kalau ya, apakah anda yang memilih calon presiden yang didukung oleh “pembohong?”

2. Apakah anda akan memilih calon presiden yang melanggar HAM? (padahal tidak ada pengadilan dan pernah terbukti di pengadilan bahwa salah seorang calon presiden saat ini pernah melanggar HAM).

Aneh, tak ada sebuah survei Pilpres 2019 yang mengarahkan pertanyaan yang sesuai dengan butir butir UUD 45. 

Kesejahteraan adalah amanat UUD 45, pasal 33 aya 3:” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 

Sebenarnya, banyak sekali pertanyaan pertanyaan fair dan objektif yang bisa diajukan oleh Lembaga survei, dimana pertanyaan itu mencerminkan kondisi kekinian yang langsung berhubungan dengan “welfare” (kesejahteraan) pemilih, misalnya:

1. Apakah anda lebih sejahtera hari ini dibandingkan dengan 4 tahun lalu?

-Jika tidak, akankah anda memilih presiden yang tidak mensejahterakan anda?

2. Apakah penghasilan anda dan daya beli anda bertambah dibandingkan dengan 4 tahun lalu?

-Seandainya tidak, apakah anda akan memilih presiden yang tidak mempengaruhi pendapatan dan daya beli anda?

Di negara negara maju, isu sentral kampanye adalah soal kesejahteraan dan ekonomi, sehingga ada ungkapan : “It's the economy, stupid !” Setiap kandidat presiden, baik di tingkat primary maupun final (calon masing masing partai) akan memaparkan program program ekonomi ke depan.

Disamping itu, masalah masalah: harga BBM, daya beli, inflasi, harga saham, kesehatan, Pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan akan mendapat perhatian khusus. Debat debat publik dari para pakar pendudukung masing masing presiden dan yang netral berlangsung sangat seru di berbagai media dan forum.

Tak ketinggalam adalah isu korupsi. Rasa rasanya tak ada rakyat yang suka dengan praktik korupsi. Menurut Detik (Minggu 01 Oktober 2017) Parpol dengan Kader Terbanyak Diciduk KPK adalah Golkar dan PDIP. 

Kepala daerah yang paling banyak ditangkap KPK adalah dari partai PDIP (RMOL, 3 Desember, 2018).

Harusnya Lembaga survei pilpres 2019, membuat pertanyaan:

Apakah anda akan memilih presiden yang didukung oleh partai TERKORUP?

# Kalau di negara maju, berpendapat (apakah beda, netral atau mendukung)  adalah bagian dari partisipasi politik sebagai warga negara yang BAIK, dan dijamin serta DILINDUNGI oleh UU.

-Di negara kelahiran dan tumpah darah beta, eh, malah saya dibully dan dilaporkan ke Admin FB. Jangan jangan nanti dilaporkan pula ke Polisi.